Demokrasi Kita

Dahlan Iskan dan Kekuatan Politik Menuju Kursi Presiden

2011-12-31T00:14:00.000-08:00

Dahlan Iskan (DI), Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam prioede kepemimpinan SBY-Boediono menjadi figur kuda hitam dalam pemilihan presiden 2014. Bahkan, dukungan masyarakat terutama di jejaring sosial meningkat terhadap ketokohan DI yang berkarakter. Figur DI bagaikan oase di tengah padang tandus yang kering. Masyarakat memiliki kecenderungan memilih DI sebagai calon presiden karena

SBY Anti Kebebasan Informasi, Berekspresi dan Berpendapat

2011-12-30T20:24:00.000-08:00

Kebebasan atas informasi, berekspresi dan berpendapat bukan hanya persoalan hak tapi juga kewajiban. Selama ini, perjuangan atas hak warga negara terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat telah tersalurkan dengan adanya peraturan yang terbilang cukup mewadahi, mulai dari Pasal 28 UUD 1945, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan

2012, Ketua KPK Abraham Samad Bakal Pulang Kampung

2011-12-29T19:32:00.000-08:00

Abraham Samad (AS), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diprediksi akan pulang kampung di tahun 2012. Ramalan ini berangkat dari pernyataan AS sewaktu menjalani uji kelayakan di DPR RI yang menyatakan akan pulang kampung jika tidak dapat membongkar kasus Bank Century (BC). Artinya ada peluang 50% bagi AS untuk berhasil menjalankan misinya, dan tentunya ada peluang 50% bagi AS pula untuk

SBY Kembangkan Budaya Suka Ngeluh

2011-12-29T04:01:00.000-08:00

link foto : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=140803726031335&set=o.118974331509520&type=1&theater "SBY jangan Cengeng" itulah judul foto upload yang diunggah oleh teman akrab saya di FB walaupun belum pernah berjumpa mata secara langusng, KH Avie KotakHumor ke group FB Forum Diskusi Budaya Nusantara memuat tentang komentar sebagai berikut : "Seharusnya Presiden tidak perlu cengeng,

SBY Tidak Pro Terhadap Masyarakat Adat

2011-12-29T03:06:00.000-08:00

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pro terhadap terhadap masyarakat adat, sikap anti (baca : tidak pro) itu memang tidak seperti yang dilakukan polisi dengan menembaki warga hingga mati tapi melalui kebijakan dan tindakan sebagai Presiden Republik Indonesia. Bersama kekuasaannya, SBY telah memberikan keleluasaan kepada perusahaan pertambangan dan perkebunan untuk mengelolah lahan yang tak lain

Dahlan Iskan, Figur Presiden Rebutan Parpol PKS, Golkar dan Demokrat

2011-12-29T00:15:00.000-08:00

Dahlan Iskan (DI), Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini menjadi figur yang paling kuat dicalonkan untuk menjadi Presiden periode 2014-2019. Nyentrik, itulah sosok DI yang suka tampil apa adanya, sederhana dan berbicara tanpa basa basi. Dia pula, satu-satunya menteri yang tak mau menerima gajinya dan lebih suka naik mobil

Adili Jaksa Kotor

2011-12-28T01:50:00.000-08:00

Baru-baru ini masyarakat dikagetkan dengan berita “Kajari Takalar Peras Pengusaha Rp 500 Juta” termuat di berita Headline Tribun Timur, Jumat, 23 Desember 2011. Sangat tidak disangka, seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Takalar yakni Rahmat bersama Kasi Pidsus, yakni Tuwo (Kepala Seksi Pidana Khusus) diduga melakukan pemerasan. Sungguh sangat menghinakannya lagi, pihak Kejari

Polisi Pelaku Penghambat Demokrasi di Indonesia

2011-12-27T09:24:00.000-08:00

Pihak kepolisian (baca : polisi) memiliki andil besar sebagai pelaku kemunduran demokrasi, Ideologi Pancasila dan kebudayaan Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, mengalami kondisi yang menyedihkan dengan tindakan kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat. Memang tidak semua kasus polisi bertindak aneh, tapi yang menjadikan itu bagai bagai nila setitik rusak

Yusril Ihza Mahendra Bebas dari Daftar Cekal

2011-12-27T07:09:00.000-08:00

Yusril Ihza Mahendra lewat akun Facebooknya Yusrilihza Mahendra II, kini terbebas dari daftar cekal yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham bertanggal 27 Desember 2011. Dalam akunnya itu, Yusril menyatakan, "Akhirnya pencegahan (cekal) keluar negeri dicabut sudah hari ini. Saya telah menerima surat pembertahuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham bertanggal 27 Desember

SBY Galau Pertanggung Jawabkan Pelanggaran HAM Insiden Pelabuhan Sape Bima NTB

2011-12-27T06:22:00.000-08:00

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata membawa kegalauan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden Republik Indonesia. Melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Harian Kompas, Minggu (25/2) dalam konfrensi pers, "Presiden prihatin dengan insiden yang menimbulkan korban jiwa di Bima. Presiden memerintahkan

KOMNAS HAM Mandul Tangani Pelanggaran HAM Sappe, Bima

2011-12-27T00:24:00.000-08:00

Tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Kepolisian di Pelabuhan Sappe, Bima, NTB hanya disikapi dengan membuat rekomendasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Seharusnya, Komnas HAM menggiring persoalan insiden ini ke pengadilan HAM. Sepatutnya ini diarahkan ke Pelanggaran Kemanusiaan yang berat sesuai UU Peradilan HAM, bukan hanya sekedar merekomendasikan saja ke berbagai

Kapolri Harus Bertanggung Jawab Kasus Pelabuhan Sappe Bima

2011-12-25T07:32:00.000-08:00

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) harus bertangung jawab secara hukum atas kasus pelanggaran HAM bentrokan di Pelabuhan Sappe, Bima, antara warga masyarakat dengan kepolisian. Akibat serangan fajar yang dilakukan kepolisian tanpa ada pendekatan persuasif terlebih dahulu, karena dilakukan secara mendadak disaat belum terbangunnya semua orang. Akibat serangan bersenjata itu, 2 orang

Polisi Pelanggar HAM Kasus Pelabuhan Sappe Bima

2011-12-25T06:04:00.000-08:00

Tindakan Polisi yang melakukan penyerbuan di pagi buta terhadap kumpulan massa rakyat yang beraksi terhadap penolakan tambang yang akan dibuka didaerah mereka. Aksi yang dilakukan di Pelabuhan Sape, Bima dengan menutup jalur kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan itu selama 4 hari, sebagai wujud kekecewaan terhadap tindakan Bupati yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembukaan tambang

SBY Terancam Pusaran Kasus Korupsi

2011-12-23T21:27:00.000-08:00

Berbagai skandal kasus korupsi kakap yang diduga melibatkan jaringan mafia korupsi, baik yang telah divonis Pengadilan maupun yang masih dalam penyidikan dan penyelidikan selalu mencatut ataupun melibatkan orang terdekat Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Kuat dugaan, berbagai mega skandal korupsi itu menggiring pada satu nama yang paling berpengaruh sekarang ini di Indonesia. Walaupun

Anas Urbaningrum, Nasaruddin dan Skandal Korupsi Hambalang

2011-12-23T17:07:00.000-08:00

Tudingan Muhammad Nasaruddin, sang bendahara Partai Demokrat terhadap Anas Urbaningrum, Algojo Partai Demokrat ini begitu menusuk langsung ke jantung mantan Ketua Umum PB HMI ini. Tuduhan itu diantaranya kasus korupsi Hambalang, yang terbilang baru digulirkan lagi oleh Nasaruddin berkaitan tindakan korupsi yang menyeretnya. Kasus Hambalang, yang merupakan proyek Sea Games kompleks olahraga di

Kayu Hutan Rakyat Tidak Dapat di Pidana

2011-12-06T04:01:00.001-08:00

Kayu yang bersumber dari hutan rakyat adalah kepemilikan pribadi atau privat, ini diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU Kehutanan lebih menyebutkan hutan hak daripada hutan rakyat, namun dari segi kepemilikan hutan hak adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat yang dikelola sendiri dan berada dalam area tanah kepemilikan pribadi atau orang per orang. Sehingga pemanfaatan

Adakah Wartawan yang Independen?

2010-12-25T10:35:00.000-08:00

Mengawali tulisan ini dengan sebuah pertanyaan, adakah wartawan yang independen? Mungkin jawabannya adalah tidak ada, bagi wartawan professional yang bekerja di sebuah media baik lokal maupun bertaraf internasional. Mungkin ada pengecualian bagi pewarta warga atau istilah kerennya citizen reporter, menulis berita tapi bukan untuk sebuah pekerjaan tapi lebih pada hobi, kebiasaan ataupun ingin

Workshop Sehari Penanganan Hukum Sengketa Ekonomi Syariah

2010-10-03T09:56:00.000-07:00

A. Dasar Pemikiran Pengesahan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Membawa perubahan besar dalam dua kelembagaan penting di negeri ini, yaitu kelembagaan ekonomi syari'ah dan kelembagaan Peradilan Agama itu sendiri. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai wewenang absolut Peradilan Agama. Selama ini

Cerita Tentang Rumah

2010-07-30T22:01:00.001-07:00

Rumah idaman dambaan setiap keluarga, namun untuk meweujudkan itu tidak semudah membayangkannya. Butuh perjuangaan keras...

LPPHN Gaet Pengadilan Negeri Makassar dan Kanwil Hukum dan HAM Sul-Sel Selenggarakan Kursus HKI dan Kepengacaraan

2010-02-12T03:22:00.000-08:00

Makassar – Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Hukum Nasional (LPPHN) merangkul Pengadilan Negeri Makassar (PN Mks) dan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kanwil Hukum dan HAM Sul-Sel), dalam kegiatan kursus Hak Kekayaan Intelektual dan Kepengacaraan. Bentuk kerjasama yang ditawarkan LPPHN kepada PN Mks dan Kanwil Hukum dan HAM Sul-Sel berupa pemateri kursus atau pelatihan

Cara Gratis Ikut Kursus HKI dan Kepengacaraan LPPHN

2010-02-09T21:44:00.000-08:00

Kepada Yth :Calon Peserta Kursus HKI dan KepengacaraanDi – TempatAssalamu Alaikum Wr. Wb.Sehubungan dengan keinginan saudara/I untuk menjadi peserta Kursus HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Kepengacaraan, maka dengan ini kami lampirkan formulir pendaftaran peserta dan brosurnya yang dapat di print out. Kami juga punya tawaran menarik buat anda agar dapat mengikuti pelatihan ini secara gratis,

Dibuka Pendaftaran On Line Kursus HKI dan Kepengacaraan

2010-02-08T08:35:00.000-08:00

Kursus HKI dan Kepengacaraan yang Insyaallah akan dilaksakan pada Senin, 22 Februari 2010 hingga 10 Maret 2010, pukul 15.00 - 16.30 Wita, bertempat pelaksanaan pelatihan di Gedung Pelatihan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sul-Sel jalan Bonto Langkasa No. 7 (samping Hotel Clarion Makassar).Kursus yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Hukum Nasional (LPPHN) Makassar,

UNDANGAN TERBUKA AKSI 100 HARI SBY-BOEDIONO

2010-01-27T05:11:00.000-08:00

UNDANGAN TERBUKA AKSI/DEMOSTRASI KEPADA seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, diundang untuk turun melakukan aksi di jalan-jalan di kota anda masing-masing.Aksi akan dilakukan pada tempat-tempat stategis di kota anda, yakni di Gedung DPR/DPRD, Kantor Gubernur, Taman Makam Pahlawan, dan Jalan-jalan protokol.Aksi besok merupakan aksi gabungan, jadi diharapkan untuk bergabung pada aksi yang

Waspadai Duplikasi Gurita Cikeas Pada Pilkada 2010

2010-01-14T22:03:00.000-08:00

Penulis adalah advokat Mewaspadai modus Gurita Cikeas (GC) sepatutnya dilakukan pula pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2010. Indikasi duplikasi modus GC sangat mudah tercium pada pesta demokrasi setingkat pilkada yang tidak hanya terjadi pada pemilihan presiden, dimana diduga keterlibatan yayasan-yayasan dalam lingkaran dan tim kampanye SBY dalam menggunakan penggelapan dana Bank

KESADARAN LINGKUNGAN : Pidato Anak 12 Tahun di Sidang PBB Tentang Lingkungan

2010-01-13T07:31:00.000-08:00

Cerita ini berbicara mengenai seorang anak yg bernama Severn Suzuki, seorang anak yg pada usia 9 tahun telah mendirikan Enviromental Children's Organization ( ECO ).ECO sendiri adalah sebuah kelompok kecil anak yg mendedikasikan diri untuk belajar dan mengajarkan pada anak" lain mengenai masalah lingkungan. Dan mereka pun diundang menghadiri Konfrensi Lingkungan hidup PBB, dimana pada saat itu

Oportunisme PAN Dibawah Kepemimpinan Hatta Radjasa

2010-01-09T07:59:00.000-08:00

Pertama-tama mari kita ucapkan selamat kepada Hatta Radjasa (HR) yang terpilih di Batam sebagai Ketua Umum PAN (Partai Amanat Nasional), juga dikenal sebagai Menko Perekonomian pada pemerintahan SBY-Boediono. Namun, dibalik ucapan selamat itu upaya tetap kritis terhadap PAN sebagai sebuah partai yang mewarnai arah perpolitikan Indonesia. PAN yang dikenal sebagai partai reformis seiring dengan

Sang Pemimpi Buktikan Mimpi Itu Nyata

2010-01-09T06:13:00.000-08:00

”Kita akan sekolah ke Perancis, menjelajah sampai afrika!” Mimpi yang terbilang sulit namun menjadi realita ditangan Ikal dan Arai, dua anak miskin Belitung yang mampu menginjakkan kaki di Eropa dan menikmati eksotis benua Afrika Memasuki ruang studio tempat digelarnya film Sang Pemimpi serasa penuh sesak, tak ada kursi merah tersisa. Tanda berjubelnya keinginan para pembaca Sang Pemimpi, sekuel

Menangkap dan Mengadili Presiden SBY

2009-11-11T06:36:00.000-08:00

Oleh : Muhammad Sirul HaqBeredarnya transkrip percakapan upaya pelemahan KPK dengan mencatut nama SBY selaku Presiden Republik Indonesia (RI) dalam percakapan itu, mengindikasikan adanya keterlibatan Presiden SBY dalam tindakan pelanggaran hukum berupa kejahatan sistematis yang dilakukan pejabat negara. Dengan berlandas pada asas pressuntium of innocence atau asas praduga tak bersalah seharusnya

Pernyataan Sikap FRAKSI Sul-Sel : Mosi Tidak Percaya SBY

2009-11-10T13:55:00.001-08:00

PERNYATAAN SIKAPFRONT RAKYAT ANTI KORUPSI SULAWESI SELATANMengikuti perkembangan kebangsaan dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Berawal dari penangkapan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, yang kemudian bergulir dengan tindakan penahanan dan penetapan sebagai tersangka yang kemudian diperkuat dengan PERPPU (Peraturan

Pernyataan Sikap FRAKSI Sul-Sel : Mosi Tidak Percaya SBY

2009-11-10T13:55:00.000-08:00

Bank Syariah dan Perlawanan Terhadap Imperialisme Sistem Uang Kertas

2009-08-28T22:59:00.001-07:00

Oleh : Muhammad Sirul HaqPertanyaan mendasar mampukah bank syariah bertahan ditengah kondisi sistem keuangan yang dibangun berdasarkan sistem barat (baca : kafir). Tentu jawabannya teramat sulit, apalagi sistem keuangan barat telah berakar jauh mengalahkan sistem perbankan syariah. Dan terutama Indonesia, telah terjebak mulai dari kemerdekaan hingga hari ini pada sistem keuangan global yang lebih

Matinya Supremasi Hukum Atas Nama Demokrasi

2009-08-28T21:36:00.000-07:00

Oleh :Muhammad Sirul Haq{Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM)}Supremasi hukum telah mati seiring dengan berjalannya sistem demokrasi di Indonesia. Ada kondisi paradoks yang tercipta antara supremasi hukum yang ingin ditegakkan, ditengah bergulirnya sistem demokrasi di negara ini. Hal yang paling melandasi adalah besarnya pergesekan kekuatan kepentingan kekuasaan dari

Islam Menguasai Eropa dan Amerika 40 Tahun Ke Depan Melalui Angka Kelahiran (Serta Kontroversi Penerapan KB di Indonesia)

2009-08-26T21:16:00.000-07:00

Oleh :Muhammad Sirul Haq{Koordinator Forum Kajian Kota (ForKATA) Makassar dan Koordinator Area PT. Lingkaran Survey Kebijakan Publik (LSKP) Sul-Sel dan Barat}Program KB ternyata memiliki muatan kepentingan global yang sangat besar, terutama tentang isu penguasaan dunia. Kepentingan tersirat dan mungkin sebenarnya sangat nyata tergambar, adalah kepentingan agama, ideologi, ekonomi dan penguasaan

Strategi Bank Syariah Berbasiskan Mesjid

2009-08-25T08:22:00.000-07:00

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain

Kontroversi Penerapan Pelayanan Bantuan Hukum Gratis di Makassar

2009-08-23T02:14:00.000-07:00

Oleh : Muhammad Sirul Haq{Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM) dan Anggota DPD KAI Sul-Sel dan Barat}Penerapan Pelayanan Bantuan Hukum Gratis (PBHG) khususnya di kota Makassar melalui draft Rancangan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelayanan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu dalam Kota Makassar, menjadi hal yang gamang. Ini ditandai

Kontroversi Penerapan Pelayanan Bantuan Hukum Gratis di Makassar

2009-08-23T02:11:00.000-07:00

Gerakan Anti Pelemahan KPK dan Deklarasi Cicak Sul-Sel

2009-08-23T00:03:00.000-07:00

Oleh :Muhammad Sirul Haq{Anggota Tim Deklarasi CICAK SUl-SEl dan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM)} Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang hangat bergulir, bahkan upaya itu terlihat hingga pada pemotongan kewenangan KPK hanya sebagai lembaga pencegahan korupsi saja. Ada 11 upaya melemahkan KPK, diantaranya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (

LOMBA PENULISAN IPTEK TAHUN 2009

2009-06-07T22:48:00.000-07:00

LOMBA PENULISAN IPTEK TAHUN 2009Kreativitas untuk Meningkatkan Daya Saing dan Mencapai Kemandirian BangsaPembangunan yang berbasis pengetahuan harus didukung oleh sumber dayamanusia yang kreatif dan inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saingnegara dan mencapai kemandirian bangsa. Salah satu contoh adalah India.Dengan mengandalkan keunggulan sumber daya manusianya, negara ini menjadiprodusen

RAPAT KERJA DAN RAMAH TAMAH IKATAN KELUARGA ALUMNI SMAN 15 MAKASSAR

2009-05-14T09:36:00.001-07:00

Hadiri dan SukseskanRapat Kerja (RAKER) dan Ramah Tamah IKA SMUN 15 Makassar Tempat : Bengo-Bengo, Cendrana, Kab. Maros (Hutan Pendidikan Fak. Kehutanan Unhas, diatasnya Bantimurung)Waktu : 15.00 - 12.00 WitaHari/Tanggal : Jumat-Minggu, 15-17 Mei 2009Diharapkan kepada teman-teman yang ingin meramaikan kegiatan, silakan berkumpul di sekolah pada jam 14.00 Wita Jumat, tanggal 15 Mei 2009.Berangkat

RAPAT KERJA DAN RAMAH TAMAH IKATAN KELUARGA ALUMNI SMAN 15 MAKASSAR DAN PENDANAAN

2009-05-14T09:36:00.000-07:00

Workshop Sehari Penanganan Hukum Sengketa Syariah

2009-05-11T01:39:00.000-07:00

Ikuti WORKSHOP SEHARI PENANGAN HUKUM SENGKETA SYARIAH , sELASA, 19 mEI 2009, bERTEMPAT DI HOTEL SAHID JAYA MAKASSAR, PUKUL 09.00 - 17.00 WITA. Konstribusi : Rp. 650.000,- (kONTAK pERSON : 0811442644/0411-57002644 A.N. ACHYAR H. MAYA...)

Tak Suka Diri

2009-05-10T17:29:00.000-07:00